TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) SEBAGAI SENJATA PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

NURUL, 'ASYIQIN (2024) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) SEBAGAI SENJATA PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover and Abstrack) Abstract.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (569kB)
	Text (BAB IV Penutupan) BAB IV.pdf - Published Version Download (268kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (full) Skripsi Nurul 'Asyiqin 2010112107 FINAL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang dipersenjatai sehingga menjadikannya combatant dan/atau military object dalam peperangan, merupakan inovasi dari teknologi sehingga belum diatur mengenai definisi, penggunaan, syarat atau batasan penggunaan, serta pertanggungjawaban penggunaan senjata tersebut. Meskipun belum terdapat regulasi mengenai penggunaannya, senjata UAV semakin marak dikembangkan dan digunakan dalam peperangan sehingga kebingungan akan pertanggungjawaban dalam penggunaan senjata tersebut menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada dua hal. Pertama, bagaimana legalitas penggunaan UAV sebagai senjata perang? Kedua, bagaimana tanggung jawab negara terhadap penggunaan UAV sebagai senjata perang berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional? Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dari sumber hukum sekunder serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas senjata UAV bergantung kepada jenis dan misi yang dimuat ke dalam pemrograman senjata, serta akibat yang dapat ditimbulkan dari jenis dan misi dari penggunaan senjata tersebut. Sejauh perkembangan saat ini, senjata UAV dinilai dapat melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yaitu Humanity Principle, Indiscriminate by Nature Principle, dan Proportionality Principle. Negara sebagai subjek hukum utama internasional, memegang kendali atas pengembangan hingga penggunaan senjata dalam peperangan termasuk senjata UAV sebagaimana dimuat dalam Article 36 of the 1977 Additional Protocol I to the 1949 Geneva Convention. Penggunaan senjata UAV yang terbukti melanggar prinsip-prinsip hukum internasional sehingga berujung kepada kejahatan perang yang merupakan kesalahan secara internasional dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimuat dalam Article 1 of the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. Tanggung jawab yang dimintai dapat berupa individual responsibility dan state responsibility. Individual responsibility dapat dimintai kepada perseorangan secara individu dan kepada komandan sebagaimana diatur dalam Article 28 of the Rome Statute of the International Criminal Court 1998 dan pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili adalah International Criminal Court. State Responsibility disebutkan dalam melalui proses pengadilan di International Court of Justice dengan berlandaskan kepada Pasal 36 ayat (1) Statute of the International Court of Justice.

Actions (login required)

View Item