PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONOR GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PADANG

Rotondy, Rusdan Alamsyah (2024) PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONOR GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER dan Abstrak Toton.pdf - Published Version Download (12MB)
	Text (BAB I) BAB I Toton.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Toton.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka toton.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (full text) Skripsi Full toton.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (17MB)

Abstract

Menurut survei yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2023, banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Beberapa bahkan hanya menerima Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, pada tahun 2021, dilaporkan bahwa banyak guru honorer menerima gaji antaraRp 300.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan, jauh di bawah UMR provinsiyang saat itusekitar Rp 2.484.041. Guru honor berdasarkan hukum konstitusi memiliki hak yang sama dengan status guru di Indonesia meliputi hak akses yang sama, keschatan, perlindungan, dan penghidupan yang layak. Naman, fakta di lapangan memperlihatkan keadaan yang berbeda. Sebagaimana hasil penelitian sementara di Kota Padang masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagaimana yang dijanjikan konstitusi, yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 72 ayat 2), hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2), serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat I). Hal ini menjadi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk membahas pengawasan honorarium guru honor pada SMPN di Kota Padang yang dirumuskan kedalam 2 (dua) permasalahan yaitu () bagaimana penetapan honorarium guru honor di Kota Padang, dan 2) bagaimana pelaksanaan pembayaran honorarium tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang melihat permasalahan dari sudut pandang peraturan perundang- undangan dan dari sudut pandang teori hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan dan pembayaran honorarium guru honor di SPMN di Kota Padang berdasarkankebijakan kepala sekolah dan pemerintah Kota Padang dimana penetapan honorarium yang ada masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, linkonsistensi dalam implementasi regulasi, dan kurangnya transparansi dalam proses pembayaran. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas pengawas, dan penyederhanaan prosedur administratif.

Actions (login required)

View Item