Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Nilai Jaminannya Tidak Memenuhi Nilai Tagihan Kredit

Anggraini, Annisa (2024) Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Nilai Jaminannya Tidak Memenuhi Nilai Tagihan Kredit. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Absrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (639kB)
	Text (Bab Akhir/Kesimpulan) BAB IV.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (418kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Namun tidak semua pemberian kredit akan mengalami kelancaran dalam pembayaran oleh debitur sehingga dilakukanlah eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang ternyata terdapat nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan kredit dikarenakan objek terdapat kerusakan. Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan apabila penjualan objek jaminan fidusia tidak dapat melunasi sisa hutang, hal itu dapat ditagih kepada debitur untuk pelunasan ternyata kenyataannya debitur banyak yang melepas tanggung jawabnya seperti yang terjadi di PT. BPR Nagari Kasang. Berdasarkan hal tersebut rumusan penelitian dalam penelitian ini, pertama bagaimana kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia di PT. BPR Nagari Kasang. Kedua, Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam perjanjian fidusia di PT. BPR Nagari Kasang. Ketiga, Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang nilainya tidak memenuhi nilai tagihan kredit di PT. BPR Nagari Kasang. Hasil penelitian ini yaitu pertama, kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia meliputi benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, dapat berupa benda berwujud, benda berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek, dan kriteria khusus oleh lembaga perkreditan dapat meliputi dinilai dari fisik agunan, body agunan, mesin, tahun produksi, pajak serta kelengkapan lain agunan. Kedua, setelah adanya putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 apabila telah ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka barulah kekuatan eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan. Ketiga, hanya terdapat perlindungan secara preventif seperti pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dan upaya memasukkan debitur ke daftar buku debitur wanprestasi dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terintegritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak ada perlindungan represif seperti pemberian sanksi p.

Actions (login required)

View Item