ANALISIS YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

RIRI, SALSABILLA SUDIRMAN (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) Cover dan abstrak fix.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB IV) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR Pustaka.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.” Namun dalam praktiknya masih ada perbedaan hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara itsbat nikah poligami siri. Pada penelitian ini Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Bpp menyatakan tidak dapat diterima sedangkan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt mengabulkan. Dari dua putusan tersebut terdapat inkonsistensi aturan yang menjadi polemik ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan. Maka penelitian ini perlu dilakukan dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik Peradilan Agama? Kedua, bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt dalam mengabulkan perkara itsbat nikah poligami siri? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data mengggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh diolah secara editing lalu di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam praktik Peradilan Agama yaitu SEMA merupakan instruksi atau pedoman administratif dari pimpinan Mahkamah Agung yang bertujuan agar terwujudnya keseragaman penerapan hukum dan prosedur di semua tingkat peradilan sehingga terciptanya konsistensi dan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa peraturan harus “mengikat secara umum”, sementara SEMA tidak memuat syarat tersebut karena SEMA hanya mengikat lingkup internal Mahkamah Agung serta SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Kedua, dasar pertimbangan hakim mengabulkan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Tgt bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Setelah dilakukan analisis putusan ini bertentangan dengan Pasal 4, 5, 9 Undang-Undang Perkawianan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 7 ayat (3), Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Actions (login required)

View Item