Kekhususan Pemilihan Kepala Daerah Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Abidin, Zainal (2024) Kekhususan Pemilihan Kepala Daerah Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (812kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (535kB)
	Text (Full text) FULL DISERTASI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Peraturan perundang-undangan Pilkada nasional, tidak sepenuhnya dapat diberlakukan bagi semua daerah. Oleh karena terdapat beberapa daerah berstatus desentralisasi asimetris memiliki perundang-undangan khusus mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilhan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilhan kepala daerah di wilayah Aceh selain diatur khusus juga terdapat materi muatan khusus berbeda dengan daerah lainnya. Norma khusus maupun materi kekhususan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di wilayah Aceh selalu dihadapkan pada perundang-undangan Pilkada nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga terjadilah konflik norma baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga pelaksanaan norma kekhususan dalam Pilkada Aceh tidak memilki kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) Bagaimana kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2) Bagaimana implementasi norma kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (3) Bagaimana skema kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber data berupa studi pustaka atau data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta mewawancarai responden untuk konfirmasi data. Bersadarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) kekhususan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh terletak pada aturannya yang khusus yaitu UUPA dan Qanun serta materi Pilkada yang kusus seperti partai lokal, penyelenggara, uji mampu baca Al-Qur’an, ambang batas dukungan calon perseorangan, ambang batas perolehan kursi atau suara partai dalam pencalonan dan pengadil sengketa hasil pemilihan (2) Dalam implementasi norma dan materi kekhususan telah terjadi konflik norma, antara norma kekhususan dengan norma perundang-undangan Pilkada nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik juga terjadi antara perundangan kekhususan dengan kebijakan Pemerintah dan Komisi Pemilhan Umum (3) Semua norma dalam UUPA dan Qanun Pilkada Aceh merupakan norma kekhususan, serta Pilkada sudah menjadi rezim Pemilu sehingga terbentuk kerangka hukum baru Pilkada, untuk itu perlu sinkronisasi UUPA, Undang-Undag Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dengan tetap menjaga eksistensi kekhususan Pilkada Aceh. Direkomendasikan perlunya reformulasi pelaksanaan sistem derogasi hukum di daerah simetris Aceh dan segera mengamandemen baik UUPA, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Actions (login required)

View Item