POLA PENDISTRIBUSIAN OBAT-OBATAN YANG DIJAMIN SEBAGAI HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Puskesmas Pegambiran Padang)

Ardema, Safira (2024) POLA PENDISTRIBUSIAN OBAT-OBATAN YANG DIJAMIN SEBAGAI HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Puskesmas Pegambiran Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Negara bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk negara bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan. Salah satu manfaat jaminan kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS adalah pelayanan atas obat. Pada pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS, masih terdapat kendala belum terpenuhinya hak peserta BPJS salah satunya terkait pengadaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, timbul rumusan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian obat-obatan bagi peserta BPJS di Puskesmas Pegambiran Padang? (2) Bagaimana akibat dan upaya perlindungan hukum atas tidak terpenuhinya hak peserta BPJS Kesehatan terkait ketersediaan obat-obatan yang ditanggung BPJS di Puskesmas Pegambiran Padang? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Pemberian obat-obatan di Puskesmas Pegambiran belum terlaksana secara optimal disebabkan masih terdapat kejadian di mana peserta BPJS tidak mendapatkan obat yang dibutuhkannya, melainkan hanya resep obat dari dokter untuk ditebus di luar fasilitas kesehatan dengan biaya pribadi pasien. (2) Akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak peserta BPJS atas obat-obatan di Puskesmas Pegambiran Padang meliputi beberapa aspek. Apabila pasien BPJS merasa dirugikan karena haknya atas obat-obatan tidak terpenuhi oleh fasilitas kesehatan, maka telah terjadi wanprestasi sehingga pasien BPJS dapat mengajukan pengaduan untuk menuntut fasilitas kesehatan agar memenuhi prestasinya. Sedangkan, dalam hal pasien BPJS mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dikarenakan perbuatan fasilitas kesehatan telah melanggar hukum yang berlaku, maka sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, pasien BPJS berhak mengajukan gugatan ganti kerugian. Gugatan dapat dilakukan dengan menempuh penyelesaian sengketa baik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan umum. Kata Kunci: Perlindungan, Obat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Actions (login required)

View Item