LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Gladys Fabiola, Amanda (2024) LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian asuransi disebut polis, berisi kontrak tertulis antara penanggung dan tertanggung yang mengalihkan risiko. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan mandat kepada LPS untuk menjamin polis asuransi. Kewenangan yang kini dimiliki oleh LPS hendaknya dapat mewujudkan usaha asuransi yang sehat dan menjamin kepastian hukum kepada pemegang polis asuransi PT. Asuransi Jiwa Prolife Indonesia setelah izin usaha asuransi resmi dicabut oleh OJK. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana implikasi yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan? (2) Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin Simpanan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan? (3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi akibat pencabutan izin usaha menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan? Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dengan perwakilan dari LPS, dan juga dari studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Implikasi dari UU PPSK terhadap LPS adalah perubahan pada regulasi, pembagian tugas, tanggung jawab, dan alur kerja internal LPS. (2) Pasca UU PPSK, LPS harus mempelajari persyaratan untuk menetapkan penjaminan polis asuransi, dan melakukan studi mendalam tentang sistem penjaminan polis asuransi dari beberapa negara yang telah mengadaptasi konsep lembaga penjaminan polis asuransi. (3) Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang polis asuransi telah diatur dalam Pasal 4 huruf b UU PPSK, yang menjelaskan bahwa LPS berwenang menjamin polis asuransi. Secara represif, diatur dalam Pasal 4 huruf e UU PPSK, yang menjelaskan bahwa LPS berwenang melakukan penyelesaian permasalahan asuransi yang dicabut izin usahanya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencabutan Izin Usaha, Asuransi

Actions (login required)

View Item