PERAN LEMBAGA ADAT MINANGKABAU DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PADANG

Farhanul, Azhar (2024) PERAN LEMBAGA ADAT MINANGKABAU DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia yang tidak tertulis, merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia yang banyak bersumber dari tradisi lisan dan kebiasaan yang tidak tertulis secara formal dalam kode hukum atau peraturan hukum tertulis. Hukum pidana adat perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat yang telah ada secara turun-temurun. Eksistensi hukum pidana adat diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), berikutnya di Minangkabau khususnya di kota padang diatur dan di implementasikan ke dalam Peraturan Nagari (PERNAG). Walaupun di Kota Padang sudah ada aturan adat dan ketentuan sanksi tentang Tindak Piadana Adat Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur tetapi masih banyak kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Padang yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dikota padang, 2. Apa Saja Kendala Lembaga Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang, dan 3. Upaya yang dilakukan Lembaga Adat Minangkabau Terhadap Kendala Yang Ditemui Didalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan data primer dan data sekunder yang digambarkan mengenai kondisi objektif dan permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Dibawah Umur melalui Lembaga Adat Minangkabau berdasarkan pada aturan atau normanya, ketentuan sanksinya, lembaga yang menyelesaikannya, pembuktian dan proses penyelesainnya. Dalam penerapannya terdapat beberapa faktor yang masih menyebabkan terjadinya Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur seperti faktor budaya, faktor masyarakat, dan faktor hukum yang mengatur. Serta terdapat juga kendala terhadap lembaga adat dalam berperan menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Padang, sehingga perlu adanya solusi untuk meningkatakan efektivitas Lembaga Adat Minangkabau dalam memaksimalkan perannya. Kata Kunci : Lembaga Adat Minangkabau, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur, Kota Padang.

Actions (login required)

View Item