SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG PADA KANTOR WALI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

Afryayu, Fatmah Sari (2019) SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA LANGSUNG PADA KANTOR WALI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) cover tugas akhir yayu-dikonversi.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I afryayu-dikonversi.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V afryayu-dikonversi.pdf - Published Version Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA yayu-dikonversi.pdf - Published Version Download (45kB) | Preview
	Text (TA FULL TEXT) full TA yayu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah itu erat sekali. Hubungan tersebut bukan saja bersifat hubungan keungan antara tingkat pemerintahan, tetapi mencakup pula faktor-faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Tingkat pemerintahan dibedakan menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibedakan lagi menjadi Pemerintah Daerha tingkat satu dan Pemerintah Daerah tingkat dua. Daerah tingkat satu disebut Propinsi dan daerah Tingkat dua disebut Kotamadya dan Kabupaten. Setiap wilayah Kabupaten dibagi menjadi Kecamatan kecamatan, dan wilayah kecamatan dibagi lagi menjadi desa-desa. Dengan pembagian daerah administrasi tersebut, maka mau tidak mau dituntut adanya suatu sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam hal pemerintah harus menyediakan jasa-jasa ublik, maupun dalam hal negara harus mengumpulkan dana lewat berbagai sumber khususnya perpajakan. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi penyelenggaraan pemerintahan didaerah adalah kemampuan sumber keuangan daerah masih terbatas.oleh karena itu pemerintah pusat kemudian menyalurkan berbagai dana yang bersumber dari APBN untuk mensubsidi pemerintah daerah dana dari APBN itu menjadi sumber penerimaan APBD. Segi pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan adalah keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan derah itu perlu ditingkatkan. Pada pembangunan daerah inipun harus menjangkau sampai kepelosok desa sehingga akhirnya tercapai pemerataan pembangunan, dan yang terakhir segi pengawasan berfungsi untuk menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Telah disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan/subsidi yang besar kepada pemrintah daerah oleh karena itu, bantuan pemerintah pusat bersama dengan pengeluaran lainnya memeinkan peran yang penting dalam mencapai keseimbangan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan regional. Pengeluaran langusung pemerintah pusat dalam repelita yang berupa investasi dan bantuan tersebut dapat menolong mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Sejauh mana pengeluaran pemerintah dan bantuan dari pemerintah pusat itu mencapau sasarannya.

Actions (login required)

View Item