Tantangan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

Fidhia, Ghina Zanawana (2024) Tantangan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (BAB V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI - FIDHIA GHINA Z (2010851010).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, akan tetapi tindakan pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Berdasarkan data UNHCR per Desember 2023 lalu, jumlah pengungsi internasional di Indonesia sebanyak 12.295 jiwa, permasalahannya adalah arus pengungsi yang terus secara konsisten masuk ke wilayah Indonesia setiap tahun. Di sisi lain, dari berbagai negara non-pihak Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki regulasi yang membahas secara spesifik dan cukup detail terkait pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi. Konsep yang digunakan adalah the challenges of ratification oleh Natalie Baird dengan penjelasan empat variabel yang dapat menjadi tantangan suatu negara sehingga tidak meratifikasi perjanjian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui data sekunder dengan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi adalah: Pertama, persepsi masyarakat terhadap pengungsi yang sebagian masih mengarah pada stereotipe negatif, karena sikap pengungsi yang terkadang dapat mengancam keamanan serta gesekan sosial yang terjadi dalam interaksi antar masyarakat dan pengungsi. Kedua, keberadaan pengungsi dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kedaulatan Indonesia, seperti keamanan terjadinya tindak kejahatan transnasional, politik, ekonomi, hingga sosial-budaya. Terakhir, berdasarkan kepentingan nasional yang salah satunya mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, Indonesia masih belum memiliki kapabilitas untuk menjadi negara pihak konvensi dalam segi perekonomian dan keuangan. Oleh karena itu, tantangan pemerintah untuk meratifikasi konvensi berasal dari segi domestik Indonesia sendiri.

Actions (login required)

View Item