PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI KERJA TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Genia Putri, Ekarida (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERI KERJA TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemberi kerja biasanya berorientasi pada keuntungan, pemberi kerja harus memahami bahwa pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat tujuh pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tidak mendaftarkan pekerja tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga merugikan pemberi kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini merumuskan: 1.Bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja dalam kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota? 2.Apa saja bentuk kerugian bagi pemberi kerja dan pekerja jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota? 3.Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota? Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini: 1.Pemberi kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota harus mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi kewajiban lainnya. Kelalaian bisa berakibat pada biaya perawatan, denda, dan kerugian reputasi. 2.Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian yang signifikan bagi pemberi kerja dan pekerja. 3.Penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan masih belum efektif. Faktor-faktor seperti keinginan pekerja, struktur upah, dan kondisi kerja mempengaruhi keputusan ini. Untuk memastikan semua pekerja mendapatkan haknya, perlu adanya penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif. Pemberi kerja bertanggung jawab atas hak para pekerja salah satunya mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial, pemberi kerja dan pekerja bisa mendapat kerugian jika tidak terdaftar dalam BPJS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pemberi Kerja, Hak Jaminan Sosial Pekerja, BPJS

Actions (login required)

View Item