Pencabutan Status PKPU Sementara PT Pembangunan (Persero) Pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks.

Muhammad, Reyhans (2024) Pencabutan Status PKPU Sementara PT Pembangunan (Persero) Pada Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (150kB)
[img] Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version

Download (260kB)
[img] Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (169kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (314kB)
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyediakan sarana bagi debitur untuk menangani kewajiban utang piutang. PKPU berfungsi sebagai restrukturisasi utang bagi debitur yang kehilangan kemampuan membayar atau memiliki utang yang telah jatuh tempo. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditur. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam mekanisme atau proses PKPU yang sering kali merugikan debitur, sehingga tidak mencapai tujuan PKPU yang sebenarnya, yaitu perdamaian dalam penyelesaian utang.Dalam kasus ini, CV Surya Mas mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk di Pengadilan Niaga Makassar, yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dengan memberikan PKPU sementara kepada PT Pembangunan Perumahan. Namun, keputusan ini menimbulkan kerugian dan keresahan baik bagi debitor, PT Pembangunan Perumahan, maupun kreditor lainnya yang merasa terhambat oleh putusan tersebut. Tidak lama setelah itu, putusan PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan dicabut, menimbulkan kejanggalan. Idealnya, PKPU seharusnya memberikan kemudahan bagi kreditor lain dalam penyelesaian utang, bukan sebaliknya. Keputusan ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses PKPU sebelum dicabut.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Apa penyebab dicabutnya putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mks? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Pencabutan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN Niaga Mks? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan serta sifat penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) pencabutan PKPU sementara untuk PT Pembangunan Perumahan (PT PP) disebabkan oleh tidak adanya utang jatuh tempo kepada CV Surya Mas, seperti yang terbukti saat pengajuan pencabutan. PT PP memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan membayar kewajibannya, didukung oleh laporan keuangan serta penilaian positif dari lembaga pemeringkat independen. Selain itu, terdapat surat dari kreditur, pemasok, vendor, dan perbankan yang meminta penghentian proses PKPU karena dinilai menghambat operasional bisnis dan merugikan.(2)Pertimbangan hakim juga mencatat kekurangan bukti sebelum putusan ini dicabut, sehingga dasar utang yang diajukan tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempertimbangkan apakah PT PP benar-benar dalam kondisi keuangan yang buruk atau baik, yang pada akhirnya penetapan PKPU terhadap PT PP justru menimbulkan kerugian dan hambatan bagi para pihak yang terlibat. Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Pengadilan Niaga

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 19 Aug 2024 09:21
Last Modified: 19 Aug 2024 09:21
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/475855

Actions (login required)

View Item View Item