Kepastian Hukum Terdahap Pemegang Sertipikat Hak Milik yang Berstatus Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Fahri, Alvio Senna (2024) Kepastian Hukum Terdahap Pemegang Sertipikat Hak Milik yang Berstatus Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (bab 1) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (23MB) | Request a copy

Abstract

Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik tanah yang bersertipikat hak milik di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, pemilik tanah ingin memecah sertipikat tanah dan ingin menjual tanahnya, namun proses pemecahan sertipikat tidak dapat dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pariaman karena termasuk kedalam LSD dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang ingin melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1)Bagaimana akibat hukum dari tanah yang termasuk dalam LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? 2)Mengapa tidak dapat dilakukan pemecahan sertipikat hak milik yang tanahnya termasuk dalam LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? 3)Bagaimana kepastian hukum pemegang sertipikat hak milik yang termasuk LSD di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan penelitian ini yaitu akibat hukum ketika tanah termasuk dalam kawasan LSD ataupun LP2B, tanah tidak dapat dialihfungsikan serta tidak dapat melakukan pemecahan sertipikat. Alasan tidak dapat dilakukannya alih fungsi dan pemecahan sertipikat yaitu karena kantor pertanahan merujuk Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan LP2B. Namun berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan di atas tidak sedikitpun menjelaskan bahwa tidak dapat dilakukannya pemecahan sertipikat. Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang termasuk dalam LSD ataupun LP2B yaitu tanah dapat diperalihkan dan pemilik tanah tetap diakui sebagai pemegang hak mutlak namun peralihan hak haruslah sesuai dengan ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960. Tetapi berdasarkan sertipikat pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item