Formulasi Peraturan Nagari Pagadih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum

Farhan, Muhammad (2024) Formulasi Peraturan Nagari Pagadih Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Bab 6 Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (45kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi-FULL-Muhammad-Farhan-1710841008.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap pemanfaatan segala bentuk sumberdaya yang ada di Nagari Pagadih, Ninik mamak sebagai penghulu kaum memiliki kuasa terhadap anak kemenakan kaum dalam mengarahkan dan memberikan izin dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di nagari Pagadih. Hal ini kemudian berdampak kepada segala upaya yang dilakukan oleh golongan masyarkat, kelompok-kelompok masyarakat, lembaga-lembaga nagari maupun Pemerintah Nagari Pagadih dalam upaya mengelola serta memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lahan yang ada di Nagari Pagadih. Pada tahun 2017 Nagari Pagadih mendapatkan hak izin (Perhutanan Sosial) untuk mengelola lahan hutan produksi terbatas seluas ±768 Ha dari Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Namun LPHN Pagadih yang seharusnya memiliki kewenangan dalam merancang dan mengambil keputusan pengelolaan berdasarkan SK tidak terlaksana. Dengan demikian masuknya pendampingan dari Perhutanan Sosial 2022 berupaya menjembatani Pemerintah Nagari Pagadih untuk membuat sebuah regulasi tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumberdaya lahan dan Hutan Nagari Berbasis Kaum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konseptual Formulasi Kebijakan Publik Siklus Pendek menurut Ripley. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan proses formulasi kebijakan ini dimulai dari agenda setting dan kemudian tahap formulasi dan legistimasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam perumusan rancangan peraturan Nagari Pagadih ini bersumber dari inisiatif Pemerintah Nagari yang dijembatani oleh Fasilitator Perhutanan Sosial. Pada Tahap Agenda Setting proses perumusan Peraturan Nagari Pagadih Nomor 2 Tahun 2023 tidak ada mobilisasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memasukan isu-isu masalah publik menjadi agenda pemerintah. Pada tahap Formulasi dan legistimasi, dalam merancang peraturan nagari pagadih ini tidak melakukan advokasi maupun konsultasi sebelum diserahkan untuk di evaluasi oleh DPMN Kabupaten Agam.

Actions (login required)

View Item