LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM RANGKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGISIAN PEJABAT NEGARA

Nabilla, Andini (2024) LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM RANGKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGISIAN PEJABAT NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (120kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tingginya angka korupsi senantiasa menjadi persoalan bagi negara Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai tindakan preventif guna memanimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat negara.Maka untuk mengetahui tentang bagaimana Transaparansi dan Akuntabilitas penerapan aturan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap Pengisian Jabatan Publik oleh Penyelenggara Negara di Indonesia serta Peran dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penerapan aturan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu alternatif yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya korupsi di kalangan Penyelenggara Negara. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: Pertama, Bagaimana Peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengisian Jabatan Publik? Kedua, Bagaimana Keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Kasus-Kasus Dugaan Korupsi yang Dilakukan Pejabat Negara? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian pembahasan pertama, Keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu usaha preventif yang dilakukan oleh Pemerintah di Indonesia dalam mencegah dan menekan angka Korupsi . penulis menemukan hasil bahwa penerapan aturan pelaporan LHKPN ini belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Penyelelenggara Negara. Kedua, ketidakwajaran dalam kepemilikan jumlah aset dan harta kekayaan pejabat negara memicu dugaan tindak pidana korupsi yang dalam proses penindakannya sangat berkaitan erat dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang (LHKPN) yang tidak dilaporkan.

Actions (login required)

View Item