Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Padang Tahun 2022

Yusra, Iqbal Athallah (2024) Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Padang Tahun 2022. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (62kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (476kB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Download (61kB)
	Text (Skripsi Full Text) draft skripsi full Iqbal Athallah Yusra 2010832024.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kasus ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Padang menjadi pertanyaan bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran bantuan sosial dilakukan berdasarkan data masyarakat miskin yang ada pada DTKS. Sistem yang digunakan yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) juga tergolong sistem yang baru diaplikasikan di Kota Padang oleh pilar-pilar sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Sehingga dengan kasus ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial tersebut menjadi tujuan dalam penelitian ini terkait bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS khususnya di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Donald Van Metter dan Carld Van Horn memiliki enam indikator implementasi kebijakan publik yang terdiri dari, ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap dan kecendrungan pelaksana; komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan indikator tersebut, pengelolaan DTKS di Kota Padang cenderung masih ditunggangi kepentingan-kepentingan politik tertentu sebagai alat kampanye pada musim-musim politik. Tolak ukur masyarakat yang telah melewati proses pendataan oleh kelurahan juga tidak memiliki kejelasan terkait mekanisme yang dilakukan di pusat karena banyaknya temuan masyarakat mampu ataupun wafat yang tetap menerima bantuan. Pilar sosial juga melibatkan sumber daya tambahan yaitu dari RT/RW serta pelakukan perekrutan sukarelawan tambahan selama proses pengelolaan DTKS maupun penyaluran bantuan. Sehingga hasil analisa yang diperoleh berdasarkan temuan bahwasanya implementasi PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS di Kota Padang masih belum maksimal karena masih adanya ruang intervensi politik, serta ketidaktransparanan data yang diolah oleh pusat walaupun secara teknis telah sesuai berdasarkan PERMENSOS Nomor 5 tahun 2019.

Actions (login required)

View Item