PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tegar, Satria (2024) PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ULAYAT TERHADAP PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bentuk pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hukum adat diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Sepanjang adat masih ada maka, disana pasti ada hak ulayatnya, sebab kehidupan masyarakat itu tergantung dari tanah tersebut, Dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hak masyarakat tradisional dan hukum adat diakui sebagai hak dasar bangsa Indonesia yang harus dihormati sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia dibidang sosial budaya. Sumber daya alam yang ada merupakan kekayaan dan anugerah yang dilimpahkan oleh tuhan kepada masyarakat untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: pertama, Bagaimana perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat ditinjau dari aspek peraturan perundang undangan dan hak asasi manusia? Kedua, Bagaimana dinamika pembangunan tol Padang-Pekanbaru berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan besifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa. Pertama, Perlindungan hukum atas hak ulayat masyarakat ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dimana pengakuan terhadap hak ulayat telah tetuang pada Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Dinamika pembangunan tol Padang-Pekanbaru berkaitan dengan tanah ulayat masyarakat adat harus memperhatikan perlindungan hukum hak atas tanah ulayat, hak atas tanah ini mencakup hak-hak untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah secara tradisional. Oleh karena itu saran Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah terkait dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol agar lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai subjek pembangunan dibandingkan objek pembangunan. Melalui penelitian ini diharapkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak usaha dan tokoh masyarakat setempat dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai kebijakan yang dilaksanakan dan tentunya konflik yang timbul dapat diselesaikan, diminimalkan dan tidak berkepanjangan.

Actions (login required)

View Item