PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG)

Juanda Sari, Vinsa (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS/PPAT TERKAIT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PIDSUS/TPK/2016/PN.PDG). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) cover dan abstrak vinsa juanda sari.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (Bab I) BAB I Vinsa Juanda Sari.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Bab Akhir Penutup) BAB V Vinsa Juanda Sari.pdf - Published Version Download (40kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka vinsa juanda sari.pdf - Published Version Download (361kB)
	Text (Tesis Full) tesis full vinsa juanda sari.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya pada Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam konteks pengadaan tanah yang melibatkan dana publik dan potensi tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait kasus yang diteliti. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah fakta hukum yang ada dan penerapan teori hukum terkait pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Notaris/PPAT dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dalam Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/Pn.Pdg, Notaris/PPAT didakwa karena dianggap turut serta dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Namun, pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada bukti adanya kesalahan (schuld) dan hubungan kausalitas antara tindakan Notaris/PPAT dan kerugian yang ditimbulkan. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang batas-batas pertanggungjawaban pidana Notaris/PPAT khususnya pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang kompleks dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan setiap tindakan mereka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari potensi masalah hukum, Notaris/PPAT harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan benar. Kasus ini juga menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas mereka. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Notaris/PPAT, peralihan hak atas tanah, kepentingan umum, Putusan Nomor 27/Pidsus/TPK/2016/PN.Pdg

Actions (login required)

View Item