KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT DATA PRIBADI CALON ANGGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM

Hafiz, Afandi (2024) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT DATA PRIBADI CALON ANGGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (584kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan umum serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan diselengarakannya pemilihan umum maka timbul berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaanya. Dalam hal ini pelaksanaan pendaftaran peserta pemilu juga tidak luput dalam pengawasan. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah apakah salah seorang Caleg mantan Narapidan Korupsi memiliki kemungkinan untuk tidak membagikan informasi terkait riwayat kriminalnya kepada publik?. Padahal salah satu yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu adalah keterbukaan. Jika hal ini dibiarkan akan tercipta kecurangan lainya dalam pemilu. Penting untuk diketahui bahwa hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dalam Pemilu akan menentukan bagaimana hasil Pemilu 2024 nanti karena dengan informasi yang terpercaya akan memberikan kemudahan bagi para pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah pertama,,Bagaimana Pembatasan Hak Konstitusional Dalam Pemilu? Kedua, Bagaimana Aspek Perlindungan Hukum Data Pribadi Calon Anggota Legislatif Jika Dihadapkan Pada Hak Pemilih Untuk Mengetahui Informasi Pribadi Calon Anggota Legislatif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian dari pembahasan pertama,Pembatasan hak dalam pemilu merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas Kedua, dalam Pemilu kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama namun jika subjek yang memerlukan perlindungan privasi merupakan Caleg dan subjek yang memerlukan informasi adalah pemilih yang merupakan Masyarakat Indonesia maka terdapat pembatasan hak Konstitusional yang diterima oleh Caleg sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PDP, bahwa terdapat pengecualian terhadap perlindungan data pribadi jika hal tersebut terkait dengan kepentingan umum mengenai penyelengaraab negara. Dalam hal ini pemilu merupakan pilar pokok dalam penyelengaraan negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item