KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA)

Maulidil, Afdhilla (2024) KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP PENAFSIRAN PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia juga mencakup kebebasan beragama, keberagaman agama di Indonesia diakui dengan resmi melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Keberagaman ini menghasilkan variasi dalam pemikiran dan ekspresi yang memperkaya dialog dan pemahaman dalam masyarakat. Namun, perbedaan ini juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dihargai dan dihormati serta dapat memicu ketegangan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Kedua, bagaimanakah kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan jaminan kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Pertama, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 lahir karena masalah yang timbul akibat munculnya berbagai aliran kepercayaan atau kebatinan yang berlawanan dengan ajaran dan hukum agama di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kedua, kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 membatasi hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan jaminan kebebasan berpendapat terkait hal penafsiran keyakinan beragama. Dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia, revisi yang komprehensif terhadap Pasal 1 undang-undang ini penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh kelompok intoleran dan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional semua warga negara. Upaya ini akan memperkuat tatanan hukum yang adil dan inklusif, serta meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Hal ini juga di iringi dengan pendidikan pemahaman terkait keyakinan beragama di Indonesia.

Actions (login required)

View Item