Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Aldaty, Lingga Septin (2024) Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (417kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) bab 1.pdf - Published Version Download (916kB)
	Text (Bab VI Penutup) penutup.pdf - Published Version Download (189kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT - LINGGA SEPTIN ALDATY - 2010841011.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi dari Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi kewajiban unit kerja Kementrerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards III, dengan empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan variabel teori implementasi oleh Edwards III, ditemukan bahwa Implementasi dari Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa indikator yang masih belum berjalan dengan semestinya. Pertama pada variabel komunikasi, informasi kebijakan sudah disampaikan dengan kepada pelaksana namun belum secara luas kepada pengakses layanan di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Kebijakan P2HAM telah mengalami dua kali pergantian namun Kanwil tetap konsisten melaksanakan aturan yang berlaku tanpa adanya pertentangan. Kedua variabel sumber daya, dari empat ketersediaan sumber daya yang diperlukan tiga diantaranya yaitu sumber daya manusia, informasi dan kewenangan telah tersedia dengan baik. Namun indikator fasilitas masih terkendala anggaran biaya. Selanjutnya pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi telah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dalam tim. Sedangkan insentif, terdapat pemberian penghargaan kepada unit kerja namun tidak cukup mempengaruhi disposisi pelaksana untuk lebih mendukung pelaksanaan kebijakan P2HAM. Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi, tidak tersedianya SOP pelaksanaan P2HAM dan adanya pembagian kerja yang cukup menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan P2HAM.

Actions (login required)

View Item