Raihan Muhammad, Farhan Tafal (2024) KEPASTIAN HUKUM PADA LAYANAN KESEHATAN ONLINE (TELEMEDICINE) BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
Text (Cover dan Abstrak)
cover dan abstrakk.pdf - Published Version Download (149kB) |
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (319kB) |
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (139kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (289kB) |
|
Text (Skripsi Fulltext)
skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undnag Dasar 1945. Jaminan akan memperoleh hak kesehatan yang optimal juga tercantum dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Revolusi Industri Digital 4.0, kemajuan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di seluruh bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Perkembangan ini di Indonesia masih dalam proses transformasi dari layanan kesehatan konvensional menuju digitalisasi, yang terlihat dari mulainya bermunculan lembaga/institusi kesehatan non-formal, menggunakan model pelayanan kesehatan online dimana pasien tidak bertemu secara langsung melainkan dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui platform yang disebut dengan telemedicine. Terdapat beberapa fitur unggulan seperti konsultasi online dengan dokter umum maupun spesialis dan juga kecerdasan buatan (artificial intelligence), jual beli obat, mengatur jadwal pertemuan dengan dokter, memilih rumah sakit, dan pengelolaan dokumen medis. Namun dibalik kemudahan dan keefektifan yang diberikan, terdapat beberapa permasalahan hukum pada layanan telemedicine salah satunya mengenai kepastian pelayanan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), karena platform layanan kesehatan bukan merupakan penyelenggara jasa kesehatan, hal ini menimbulkan potensi risiko hukum yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak kesehatan pasien pengguna aplikasi layanan kesehatan online (telemedicine). Rumusan masalah yang diteliti adalah pertama, Bagaimanakah bentuk kepastian hukum kepada pasien dalam jasa konsultasi kesehatan berbasis kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) di Indonesia. Kedua, Bagaimakah gambaran pengaturan terkait jasa konsultasi kesehatan berbasis kecerdasan buatan di buatan atau AI (Artificial Intelligence) di Indonesia. Melalui metode penulisan hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan ada peraturan-peraturan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan lebih khusus dan lebih rinci untuk menjamin kepastian keamanan pasien dalam layanan kesehatan online (telemedicine), meski pengaturan mengenai telemedicine ini sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang tetapi untuk telemedicine yang berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligencei) belum diatur dalam peraturan perUndang-Undangan sehingga tidak terlindunginya kepastian hak pasien. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Layanan Kesehatan, Telemedicine, Artificial intelligence.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 15 Aug 2024 07:06 |
Last Modified: | 15 Aug 2024 07:06 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/474667 |
Actions (login required)
View Item |