Analisis Kesiapan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman Tahun 2024

Fitri, Yolla Dwi (2024) Analisis Kesiapan Penerapan Status Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman Tahun 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak_Yolla Dwi Fitri.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan_Yolla Dwi Fitri.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (Bab 6 Kesimpulan) BAB 6 Kesimpulan_Yolla Dwi Fitri.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka_Yolla Dwi Fitri.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full_Yolla Dwi Fitri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan Penelitian : Penerapan BLUD puskesmas di Kota Pariaman belum diterapkan sepenuhnya sejak ditetapkan di tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan penerapan status BLUD di puskesmas wilayah Kota Pariaman tahun 2024. Metode : Penelitian dilakukan pada Bulan Maret-Juni 2024 menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 7 informan di Puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi kemudian diolah secara content analysis yang dianalisis mengggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil : Penerapan Status BLUD Puskesmas di Kota Pariaman berpedoman kepada Permendagri 79/2018. Namun, terkendala proses harmonisasi di Kemenkumham sehingga masih ada peraturan yang belum terbit. Dana BLUD belum dapat digunakan seluruhnya dikarenakan regulasi pemanfaatan anggaran belum selesai. SDM BLUD dari segi spesifikasi dan distribusi masih belum sesuai. Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman SDM belum dilakukan secara utuh. Telah terpenuhinya peryaratan substantif, teknis, dan administratif. Kesimpulan : Kesiapan penerapan BLUD di puskesmas Pariaman dan puskesmas Air Santok sudah siap dari segi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Namun perlu perbaikan dari segi spesifikasi dan distribusi SDM, pelatihan, penyediaan SDM, dan koordinasi dengan Kemenkumham terkait pembuatan kebijakan yang belum selesai. Dibutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah terkait BLUD puskesmas.

Actions (login required)

View Item