Pemenuhan Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pemegang Saham Pengendali di PT Bank Nagari

Putri, Diva Dezi (2024) Pemenuhan Persentase Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pemegang Saham Pengendali di PT Bank Nagari. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (910kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (574kB)
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) 12. DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Tesis Lengkap) TESIS LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Identitas PT Bank Nagari sebagai salah satu BUMD dengan bentuk Perseroda di Provinsi Sumatera Barat sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa salah satu persyaratan BUMD dengan bentuk Perseroda adalah terdapatnya kepemilikan saham oleh salah satu daerah pemegang saham dengan minimal persentase di angka 51% (lima puluh satu persen). Hingga tanggal 31 Desember 2023, persentase kepemilikan saham tertinggi di PT Bank Nagari dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 32,51% (tiga puluh dua koma lima puluh satu persen). Persentase saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pemegang Saham Tertinggi sekaligus Pemegang Saham Pengendali tersebut masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk status PT Bank Nagari sebagai BUMD yang berbentuk Perseroda. Perbedaan praktik yang terjadi di PT Bank Nagari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan kajian penelitian karena telah terjadinya perselisihan das sein dan das sollen. Penelitian ini membahas terkait pertama upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali untuk memenuhi syarat persentase kepemilikan saham pada PT Bank Nagari sebagai Perusahaan Perseroan Daerah. Kedua, konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali pada PT Bank Nagari sebagai Perusahaan Perseroan Daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah Yuridis-Normatif yang didukung data empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi persentase kepemilikan saham di PT Bank Nagari dengan cara melakukan penambahan modal tidak dilaksanakan dengan maksimal terbukti dengan kenyataan bahwa kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT Bank Nagari masih di angka 32,51% (tiga puluh dua koma lima puluh satu persen). Selain itu, konsekuensi dari tidak terpenuhinya kepemilikan saham tersebut tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun. Namun, meski tidak terdapat konsekuensi yang tegas, status PT Bank Nagari sebagai BUMD yang berbentuk Perseroda tidak memperoleh kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item