TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALI KOTA PADANG TAHUN 2021-2023 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

Moehamad, Andika (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALI KOTA PADANG TAHUN 2021-2023 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Jabatan Wakil Wali Kota Padang telah mengalami kekosongan selama dua tahun. hal ini terjadi dikarenakan adanya promosi jabatan kepada Hendri Septa selaku Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota. Selanjutnya, menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang selama dua tahun. Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati telah mengisyaratkan kemungkinan akan adanya kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sendiri menghendaki dilakukannya pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan sejak kosongnya jabatan tersebut. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini pertama, bagaimana akibat hukum atas kekosongan jabatan wakil wali kepala daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Kedua, bagaimana pelaksanaan pemerintah daerah selama kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang tahun 2021-2023. tujuan penelitian sebagai berikut; untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas kekosongan jabatan wakil kepala daerah terhadap pelaksanaan pemerintah daerah dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintah daerah selama kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang tahun 2021-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen berupa Undang-Undang dan buku- buku ilmiah. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pertama, akibat hukum atas kekosongan jabatan wakil kepala daerah yaitu terjadinya ketidakseimbangan unsur kepemimpinan daerah, selain itu juga menyebabkan terlanggarnya amanat Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, Dan Bupati, dan juga mendapatkan teguran tertulis terhadap pemerintahan daerah oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang. Kedua, Pelaksanaan pemerintah daerah selama kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang selama tahun 2021-2023 menurut narasumber, tidak terjadi masalah apa-apa. Namun, di sanalah pertententangannya. begitu pentingnya peran Wakil Wali Kota seperti yang dimandatkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan kekosongan jabatan wakil wali kota, sudah semestinya menimbulkan ketidakseimbangan unsur pimpinan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item