PENGAWASAN BADAN PERMUSYARAWATAN RAKYAT NAGARI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad, Luthfi (2024) PENGAWASAN BADAN PERMUSYARAWATAN RAKYAT NAGARI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam perencanaan pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari melibatkan lembaga lain. Lembaga yang berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyarawatan Rakyat Nagari (BPRN). Faktor pengawasan BPRN sangatlah penting dalam perencanaan pembangunan Nagari, hal ini sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat.penelitian inni dilakukan di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kapubaten Tanah Datar.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan pengawasan BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan serta yang kedua bagaimana konsep ideal BPRN dalam perencanaan pembangunan Nagari Parambahan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan metode yang digunakan adalah Metode Analisis Kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggambarkan secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Berdasarkan penelitian yang diperoleh BPRN dalam melaksanakan fungsi pengawasan memiliki beberapa tahap yang pertama adalah BPRN bersama pemerintah nagari mengunjungi masing-masing jorong dan terlibat ke dalam kegiatan musyawarah jorong yang dilaksanakan sebelum diadakannya musyawarah nagari. kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksaan pengawasan yang dimana BPRN melakukan pengawasn langsung dan tidak langsung. Kemudian adanya faktor pendukung serta penghambat BPRN dalam melakukan pengawasannya terhadap Pemerintah Nagari. Konsep ideal menurut Ketua BPRN adalah melakukan pengumpulan aspirasi masyarat sekali 3 bulan yang sebelumnya 6 bulan sekali,adanya mekanisme yang jelas atau panduan resmi dalam proses pengawasan dan keanggotaan BPRN Nagari Parambahan harus sesuai dengan latar belakangnya. serta BPRN dan Pemerintah Nagari bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan seminar atau pelatihan dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan yang di lakukan oleh BPRN.

Actions (login required)

View Item