UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Habib Ferian, Fajar (2024) UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam konsepsi welfare state, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (staatsbemoeienis) disegala segi kehidupan masyarakat dalam rangka besrtuurszorg, mewujudkan kesejahteraan umum. Kedudukan warga masyarakat dan pejabat selaku pelaksana fungsi pemerintahan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan alasan itu memungkinkan warga untuk menuntut pemulihan (remedy) akan hak-haknya yang dirugikan akibat perbuatan pejabat (Bestuur Handelingen). Salah satu instrumen yang digunakan dalam rezim hukum administrasi untuk melakukan hal tersebut adalah upaya administratif. Sebagai sarana administrative justice, pranata upaya administratif telah mengalami paradigma perubahan yang signifikan dalam praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pasca diundangkannya UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, kehadiran UU AP memunculkan polemik perihal diwajibkannya upaya administratif sebelum diajukan gugatan ke Pegadilan TUN. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap tiga hal utama. Pertama, bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kedua, bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif berdasarkan UU AP. Ketiga, bagaimana tata cara Peradilan TUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara setelah ditempuhnya upaya administatif. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan konklusi bahwa suatu penyelesaian sengketa TUN harus menempuh upaya administratif tersedia baik keberatan maupun banding administratif sebelum suatu sengketa TUN diajukan ke Pengadilan TUN. Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Administrasi, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item