KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kurnia Putri, Fadilla (2024) KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (488kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Full Text) TESIS FULL FADILLA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Salah satu langkah efektif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut tipikor) ialah dengan menggunakan bantuan justice collaborator (selanjutnya disebut JC). Saat ini permasalahan dalam kedudukan JC masih mengalami kendala mencakup persyaratan, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status JC maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi JC. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan JC dalam pembuktian tipikor? 2) Bagaimanakah peran kesaksian JC dalam pembuktian perkara tipikor bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia? 3) Bagaimanakah penghargaan yang diterima oleh JC dalam membantu pembuktian tipikor bansos covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan JC dalam pembuktian tipikor ialah sebagai alat bukti saksi dalam berkas perkara terdakwa lain dan untuk penetapan JC terhadap terdakwa diuraikan dalam pertimbangan putusan perkaranya sendiri. Dalam perkara tipikor bansos covid-19 terdapat 5 (lima) orang terdakwa dengan proses pemeriksaan perkara dipisah (splitsing), dimana terhadap 2 (dua) diantaranya yakni terdakwa Matheus Joko Santoso dan terdakwa Adi Wahyono telah ditetapkan sebagai JC oleh Penyidik KPK dan dikabulkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya. Dalam pertimbangannya majelis Hakim berpandangan kriteria JC sudah terpenuhi oleh kedua terdakwa. Peran kesaksian JC telah membantu penyidik dan majelis Hakim dalam pengungkapan tipikor bansos covid-19 di Kemensos RI. Ketika JC dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, maka keterangan dan kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian, sehingga akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dan menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara. Adapun penghargaan diterima oleh JC belum mencerminkan keringanan penjatuhan pidana yang diatur dalam berbagai peraturan, dimana dalam perkara ini pidana yang dijatuhkan tetap saja lebih berat dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan memperhatikan pentingnya peran kesaksian JC dalam pembuktian tipikor, maka perlu kejelasan terkait kedudukan JC dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan tegas mengenai kriteria ataupun persyaratan JC serta pedoman standar pemidanaan terhadap JC sebagai bentuk penghargaan yang harus diterima oleh JC. Kata Kunci: Justice Collaborator; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Bantuan Sosial Covid-19; Kementerian Sosial.

Actions (login required)

View Item