PENGATURAN EKSEKUSI AGUNAN PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Agustin Wulandari, Ratih (2024) PENGATURAN EKSEKUSI AGUNAN PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER) COVER ok kliring.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (505kB)
	Text (BAB VI PENUTUP) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA RATIH AW.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (FULL TEXT) RATIH DISERTASI ok UPLOAD KLIRING.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembiayaan perbankan syariah berperan penting dalam ekonomi Indonesia, tapi masih ada tantangan, salah satunya dalam penyelesaian sengketa. Eksekusi agunan adalah aspek penting dalam penyelesaian sengketa, tapi pengaturannya masih belum optimal dan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UUPS) mengatur perikatan syariah dalam pembiayaan, tapi belum mengatur eksekusi agunan. Pengaturan yang jelas mengenai eksekusi agunan dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk menghindari kerancuan aturan yang bisa menimbulkan masalah hukum. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi pengaturan agunan dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. 2). Mengkaji kedudukan eksekusi agunan dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. 3). Menganalisis dan memformulasikan pengaturan eksekusi agunan berdasarkan prinsip syariah dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian normatif-empiris dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum tertentu, lalu mengumpulkan data empiris untuk menguji sejauh mana prinsip tersebut diterapkan. Hasil penelitian ini, pertama, berdasarkan prinsip fikih mualamah klasik, akad-akad pembiayaan tidak memerlukan agunan. Dalam konteks ini, agunan bukanlah syarat utama dalam pemberian fasilitas pembiayaan. Implementasinya saat ini pada bank syariah, agunan adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap pembiayaan. Agunan dianggap penting untuk mengurangi resiko moral hazard dan memastikan pengembalian dana. UUPS sebagai landasan utama perbankan syariah belum memberikan pengaturan yang memadai terkait jenis agunan, bentuk pengikatan agunan dan eksekusi agunan, perbankan syariah tunduk pada segala ketentuan pada perbankan konvensional terkait agunan, dimana tidak semua subtansinya sesuai prinsip syariah. Kedua, eksekusi agunan pada perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan dan Undang Undang Jaminan Fidusia. Secara umum eksekusi agunan pada pembiayaan perbankan syariah saat ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain, tidak memberikan kepastian hukum karena tidak adanya pengaturan yang jelas terkait eksekusi agunan pada pembiayaan perbankan syariah, prinsip keseimbangan (tawazun), tolong menolong (taawun), keadilan dan transparansi tidak terpenuhi serta terlaksananya gharar yang dilarang dalam syariah. Hal ini membuktikan UUPS belum mengatur segala aspek terkait perbankan syariah. Seharusnya dapat menerapkan konsep syariah Islam melalui penegakan hukum Islam yang menjadi kunci dalam menangani permasalahan kegiatan muamalah masyarakat. Terakhir, eksekusi merupakan suatu paksaan, yang dalam Islam dilarang, perlu mengutamakan sukarela dan memberikan kelapangan. Ke depannya pelaksanaan eksekusi agunan berdasarkan prinsip syariah harus diatur secara komprehensif dalam Fatwa DSN-MUI, yang diadopsi dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam pembentukan PBI, PJOK dan peraturan perundang-undangan serta perubahan UUPS. Demi terciptanya keselarasan antara aturan syariah dan hukum positif, sehingga terwujudnya kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah.

Actions (login required)

View Item