IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA PADA TEMPAT KARAOKE DI KOTA PADANG

Daffa Dzakiy, Diwenda (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA PADA TEMPAT KARAOKE DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pada zaman saat sekarang ini, adanya hak kekayaan intelektual terkhususnya yaitu hak cipta merupakan hal paling mendasar dalam pengambilan sebuah kebijakan dalam dunia perdagangan. Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memilik banyak tempat usaha karaoke yang seiring berjalannya waktu terus berlomba lomba menghadirkan inovasi baru guna menarik minat masyarakat Kota Padang untuk berkunjung menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada 2 hal utama. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada tempat karaoke di Kota Padang? Kedua, apa bentuk upaya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan pengawasan dan pemungutan biaya royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial pada tempat karaoke di Kota Padang? Untuk menjawab permasalahan yang muncul, dilakukanlah sebuah penelitian guna mencari tahu akar permasalahan beserta solusinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan melihat populasi dan sampel yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Pelaku usaha tempat karaoke sebagian besar tidak ada melakukan pembayaran royalti kepada lembaga berwenang yang mana itu merupakan sebuah kewajiban dikarenakan menggunakan sebuah karya cipta untuk dikomersikan dalam artian mencari keuntungan serta tidak adanya pengawasan dan penghimpunan dana royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif selaku lembaga yang berwenang. 2). Tidak adanya upaya dari Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Artis Republik Indonesia (LMK PAPPRI) dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal tersebut disebabkan rumitnya regulasi dan mekanisme pembayaran royalti, sumber daya manusia yang kurang, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha tempat karaoke akan penting dan wajibnya dalam pembayaran royalti hak cipta ini. Kata Kunci: Komersial, Royalti, Tempat Usaha Karaoke

Actions (login required)

View Item