Kebijakan Afirmatif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Wilayah Papua

Unggul, Hangga Yudha (2024) Kebijakan Afirmatif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Wilayah Papua. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Dan Abstrak) 1. Cover Dan Abstrak.pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) 2. Bab I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (9MB)
	Text (Bab VI Penutup) 3. Bab Penutup (Kesimpulan Dan Saran).pdf - Published Version Download (707kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Thesis Full Text) 5. Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua merupakan diskriminasi positif yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keterlibatan pelaku usaha papua secara langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Permasalahan muncul khususnya pada sektor jasa konstruksi karena adanya perbedaan pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penerapan serta sanksi hukum apabila melanggar kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung dengan data empirik. Hasil penelitian: Pertama, kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah Papua memastikan keterlibatan secara langsung pelaku usaha papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Papua. Dalam pengaturannya terdapat pertentangan antara Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota dimana ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur turut mengatur APBN sedangkan dalam Peraturan Menteri kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada APBD. Kedua, belum tercapai kepastian hukum dalam penerapan kebijakan afirmatif ini karena peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Ketiga, para pihak yang tidak melaksanakan kebijakan afirmatif pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada sektor jasa konstruksi di wilayah papua maka akan dikenakan sanksi administrative dimana untuk penyedia jasa sanksi hukum berupa: 1) teguran; 2) digugurkan penawarannya; 3) pemutusan kontrak; dan/atau 4) sanksi daftar hitam. Sedangkan untuk pengguna jasa sanksi hukum berupa hukuman disiplin: 1) ringan; 2) sedang; atau 3) berat.

Actions (login required)

View Item