Terbengkalainya Pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung Pasca Pemekaran Nagari

Defnur, Isnain Putra (2024) Terbengkalainya Pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung Pasca Pemekaran Nagari. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (121kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (102kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (977kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji terbengkalainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, pasca pemekaran Nagari. Fokus utama adalah mengungkap proses pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung serta dampaknya terhadap terbengkalainya objek wisata tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan informan pelaku dan pengamat terkait. Temuan mengungkapkan bahwa pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung terjadi dalam dua tahap, yakni 2011 dan 2016, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pemekaran tidak diiringi dengan penjelasan batas wilayah yang jelas, terutama di kawasan objek wisata Tapian Puti. Akibatnya, timbul konflik kepemilikan tanah antara Nagari Lubuk Alung, Sikabu, dan Salibutan yang saling mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat di objek wisata tersebut. Peran ninik mamak sebagai pengatur tanah ulayat menjadi penyebab utama konflik. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dan investor swasta mengucurkan dana pengembangan objek wisata Tapian Puti. Teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis fenomena ini, menekankan pentingnya perubahan struktural, distribusi kekuasaan yang lebih merata, serta negosiasi dan konsensus untuk mengatasi konflik. Penelitian ini merekomendasikan kepada pihak pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mempertegaskan batas-batas wilayah sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman yang terkoordinat dengan jelas dalam peta batas-batas wilayah yang sah dan menyeluruh termasuk pada wilayah objek wisata supaya jelas kepemilikannya dan tidak terjadi lagi konflik didalam pengelolaan suatu objek wisata. Setelah batas wilayah jelas, untuk dapat mencapai kesepakatan dan konsensus dalam pengelolaan objek wisata juga harus memperhatikan aspirasi semua pihak, termasuk ninik mamak, agar dalam pengeloaan dan pembangunan di suatu objek wisata dapat berjalan dengan lancar.

Actions (login required)

View Item