PENGUJIAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH AGUNG

Sandra Febry, Adriani (2024) PENGUJIAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH AGUNG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam demokrasi, partai politik adalah agen demokrasi, yang sangat penting bagi sistem apa pun yang bermaksud untuk mewakili dan melembagakan aturan massa. Sebagai produk yang lahir dari perintah UU Partai Politik dan karena fungsi AD/ART Partai Politik adalah menerjemahkan dan mengelaborasi lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU, sudah selayaknya untuk memperlakukan dan memposisikan AD/ART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di bidang kepartaian dalam arti luas. Hal itulah yang mendasari adanya permohonan pengujian AD/ART Partai Politik di Mahkamah Agung dan memunculkan berbagai diskursus dari para ahli. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, hubungan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, apa urgensi dilakukan pengujian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik di Mahkamah Agung? Penelitian ini menggunakan metode yuridif normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun AD/ART Partai politik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun kedudukan AD/ART partai politik dapat diasosiasikan sebagai perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperluas makna dari undang-undang bahwa tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang saja namun juga termasuk peraturan yang dibuat dengan dasar adanya delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai bagian dari objek judicial review di Mahkamah Agung merupakan suatu langkah nyata untuk mempertahankan iklim demokrasi partai politik di Indonesia dan AD/ART Partai Politik menjadi instrumen untuk melegitimasi praktek oligarki. Penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan kepastian hukum kepada AD/ART sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi objek judicial review di Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item