AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Danang, M. Zawahirul Fahmi (2019) AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
1._cover,_abstract[1].pdf - Published Version

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I PENDAHULUAN)
2._BAB_I_PENDAHULUAN[1].pdf - Published Version

Download (230kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB AKHIR)
3._BAB_AKHIR[1].pdf - Published Version

Download (82kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
4._DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf - Published Version

Download (109kB) | Preview
[img] Text (TESIS FULL TEXT)
5._TUGAS_AKHIR_ILMIAH_UTUH[1].pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (666kB)

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui akibat hukum akuisisi perusahaan pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan, 2) untuk mengetahui tanggungjawab hukum perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normative. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggungjawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya. Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Pihak yang mengakuisi perusahaan pemilik IUP memiliki kewajiban yang sama dengan pihak terakuisi. Peihak pengakuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada pemegang IUP, seperti ketentuan Pasal 95 s/d 112 Undang-Undang Minerba.

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Dr. Sukanda Husin, SH. LLM.
Uncontrolled Keywords: hukum, akuisisi, perusahaan, usaha pertambangan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 kenotariatan kenotariatan
Date Deposited: 22 Jul 2019 17:24
Last Modified: 22 Jul 2019 17:24
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/47252

Actions (login required)

View Item View Item