AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Danang, M. Zawahirul Fahmi (2019) AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN PEMEGANG IUP YANG BELUM MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERHADAP PENGALIHAN DAN PENGENDALIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1._cover,_abstract[1].pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) 2._BAB_I_PENDAHULUAN[1].pdf - Published Version Download (230kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) 3._BAB_AKHIR[1].pdf - Published Version Download (82kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4._DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) 5._TUGAS_AKHIR_ILMIAH_UTUH[1].pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (666kB)

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui akibat hukum akuisisi perusahaan pemegang IUP yang belum mendapatkan persetujuan Pemerintah terhadap Peralihan dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan, 2) untuk mengetahui tanggungjawab hukum perusahaan yang mengakuisi perusahaan pemegang IUP. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normative. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggungjawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya. Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Minerba. Pihak yang mengakuisi perusahaan pemilik IUP memiliki kewajiban yang sama dengan pihak terakuisi. Peihak pengakuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada pemegang IUP, seperti ketentuan Pasal 95 s/d 112 Undang-Undang Minerba.

Actions (login required)

View Item