KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KONSOLIDASI DAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN TANAH ULAYAT (Studi Pada Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Jalan Tol Padang Sicincin)

Fadhil, Rahman (2024) KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KONSOLIDASI DAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN TANAH ULAYAT (Studi Pada Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Jalan Tol Padang Sicincin). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak Fadhil Rahman.pdf - Published Version Download (81kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) 2. BAB I Fadhil Rahman.pdf - Published Version Download (886kB)
	Text (Bab 4 Penutup) 3. BAB Akhir Fadhil Rahman.pdf - Published Version Download (46kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka Fadhil Rahman.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Tesis Full Text) 5. Fadhil Rahman_2220119005_Tesis FIX_Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol padang-sicincin merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas wilayah di pulau sumatera. Namun proyek ini menghadapi banyak kendala hukum dan sosial dalam pelaksanaannya terutama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah adat yang dimiliki oleh komunitas tertentu, sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan pemahaman mengenai hak milik dan kompensasi yang pantas sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses perolehannya. Selain itu, proses pembebasan lahan tanah ulayat yang cenderung tidak berjalan sesuai target waktu dapat menghambat pelaksanaan proyek serta merugikan masyarakat adat yang terdampak. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis data primer yang diperoleh dari wawancara, data keadaan lapangan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Poin penting dari penelitian ini adalah Bagaimana Keberadaan Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Nasional Pada Tanah Ulayat, serta Bagaimana Akibat Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagai Bentuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?. Setelah melakukan penelitian dengan metode kualitatif berupa wawancara kepada pihak yang berkompeten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta pemangku kebijakan terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan program strategis nasional pembangunan infrastruktur ini, peneliti menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan sistem aturan dan tahapan pengadaan tanah yang berhubungan dengan kawasan masyarakat hukum adat atau tanah ulayat dan kemudian maturisasi perencanaan program pembangunan nasional yang memiliki potensi besar terjadinya konflik hukum dan sosial dalam penyelenggaraannya. Selain itu dari hasil penelitian juga menunjukkan perlunya perbaikan regulasi dan penerapan terkait pengadaan tanah yang harus diselesaikan sebelum dibuatnya kontrak kerja konstruksi. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi penting untuk perkembangan hukum kontrak konstruksi dan perlindungan hak-hak tanah adat di Indonesia

Actions (login required)

View Item