PENAMBAHAN PERSYARATAN DANA CADANGAN (PROVISIONAL SUM) PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN SUMBER PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Fahreza, Herlambang (2024) PENAMBAHAN PERSYARATAN DANA CADANGAN (PROVISIONAL SUM) PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN SUMBER PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Bab I) 2. BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V) 3. BAB 5.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full Tesis) 5. Full Tesis Watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pada mekanisme tender pekerjaan konstruksi dengan sumber pendanaan APBN, tidak terdapat ketentuan maupun klausul berkaitan dengan penggunaan dana cadangan (provisional sum). Penggunaan dan klausul provisional sum dapat dijumpai pada Pengadaan Barang/Jasa dengan standar kontrak internasional sebagai contohnya yaitu standar kontrak FIDIC. Pengguna Jasa mengeluarkan Diskresi berupa persetujuan penggunaan provisional sum pada Tender Pekerjaan Konstruksi dengan sumber pendanaan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab diperlukannya penambahan persyaratan provisional sum pada tender pekerjaan konstruksi, pengaturan penambahan persyaratan provisional sum pada tender pekerjaan konstruksi dengan sumber pendanaan APBN, serta ketentuan hukum penambahan klausul provisional sum dalam dokumen kontrak pada Model Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian: (1) Penggunaan provisional sum pada tender Pekerjaan Konstruksi dengan sumber pendanaan APBN diterapkan berdasarkan pengalaman pada paket pekerjaan loan dengan standar kontrak internasional dan pada Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun. Faktor-faktor diperlukannya yaitu terdapat kebutuhan untuk pembiayaan relokasi utilitas, perubahan volume akibat penyesuaian desain dan eskalasi/penyesuaian harga serta pekerjaan tersebut termasuk Proyek Strategis Nasional yang secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat dan harus segera dimanfaatkan. (2) Penambahan persyaratan provisional sum merupakan Diskresi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, berupa penambahan klausul pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, tidak menjadi poin penilaian atau poin yang dapat menggugurkan pada proses Pemilihan Penyedia. Provisional sum apabila tidak dimaknai sebagai perhitungan biaya tak terduga atau biaya lain-lain, maka tidak bertentangan dengan ketentuan penyusunan HPS pada peraturan perundang-undangan serta memenuhi persyaratan Diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. (3) Penambahan klausul/pasal pada model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi oleh LKPP, meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak, suatu kontrak wajib memenuhi syarat keabsahan kontrak serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Actions (login required)

View Item