ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg)

Shabrina, Hifzul Lisan (2024) ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (792kB)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu pelanggaran yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Salah satu tindak pidana narkotika yang ditemukan di Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Majelis Hakim memutuskan pidana di bawah minimum khusus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang hal ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dikenai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini ada dua permasalahan utama, yaitu: Pertama, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Kedua, Bagaimana penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di bawah minimum khusus dalam Perkara Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg jika dilihat dari perspektif Prinsip Kemandirian Hakim dalam memutuskan perkara pidana. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat dengan sistematis. Menurut penulis, Pada putusan pengadilan Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim tersebut yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim pada kasus ini yaitu dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti. Adapun pertimbangan non-yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Kebebasan yang dimiliki Hakim tidaklah mutlak. Dengan kata lain, kebebasan Hakim tersebut dibatasi bahwa sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari ketentuan undang-undang. Penegakan hukum pada tindak pidana narkotika ini harus lebih dipertegas kembali karena dapat memberantas terjadinya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu, perlu adanya penegasan kembali terkait prinsip kemandirian hakim apabila terdapat batasan dalam prinsip kemandirian hakim tersebut dalam menjatuhi pidana di bawah minimum khusus dalam tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pidana Minimum Khusus, Putusan Hakim.

Actions (login required)

View Item