PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAYAKUMBUH

Sri Hilda Haswin, Olvi (2024) PENGATURAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PAYAKUMBUH. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) 1. COVER.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (545kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Bab Akhir) BAB IV.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Tesis full) full tesis (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Persetujuan Bangunan Gedung adalah perubahan nomenklatur dari Izin Mendirikan Bangunan. Perubahan ini terjadi semenjak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku. Dalam penyelenggaran bangunan gedung baik membangun baru ataupun melakukan perubahan terhadap bangunan harus diiringi dengan kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung. Kewenangan PBG sudah tidak lagi berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Situs OSS (Online Single Submission) tetapi berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung ) yang dikelola Kementerian PUPR. Dalam perubahan ini yang yang menjadi permasalahan yang akan dikaji adalah : 1. Bagaimana pengaturan persetujuan bangunan gedung di Kota Payakumbuh. 2. Bagaimana manfaat yang dirasakan terhadap persetujuan bangunan gedung?. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analis. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh : 1. Dalam masa transisi perubahan IMB menjadi PBG, perda terkait PBG di Kota Payakumbuh belum ada, meskipun demikian , dinas PUPR dan DPMPTS tetap melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya. 2. beberapa manfaat yang dirasakan jika memiliki PBG diantaranya Legalitas, Kemanan Dan Ketertiban, Komersial, Kemudahan Perizinan, Lingkungan Yang Sehat dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Didalam penelitian juga ditemukan Ada beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya berkurangnya pendapatan asli daerah, kemampuan dan kualifikasi pegawai, pemenuhan teknologi, masyarakat kurang memahami prosedur dan persyaratan permohonan PBG melalui sistem SIMBG dan Timpang Tindih Peraturan Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kata Kunci: Pengaturan, Persetujuan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan

Actions (login required)

View Item