PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG MENERIMA UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU

Putri Carolinza, Anggi (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN NOTARIS YANG MENERIMA UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Bab I) BAB 1(1).pdf - Published Version Download (481kB)
	Text (Bab Kesimpulan Saran) BAB IV Kesimpulan dan Saran(1).pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(2).pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Full Anggi Putri C.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Upah adalah bagian penting dari ketenagakerjaan hubungan kerja dan memiliki peran strategis dalam menjalankan hubungan industrial dengan terjalinnya hubungan kerja antara Notaris dan karyawan notaris di satu sisi notaris sebagai pemberi kerja upah sebagai biaya dan karyawan notaris upah sebagai imbalan atas jasa yang dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja atas hasil kerja yang dilakukan maka ditetapkan oleh pemerintah upah minimum sebagai acuan upah sehingga terciptanya keseimbangan antara hak-hak karyawan Notaris dengan kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum ketentuan upah minimum di kota Pekanbaru? 2) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris di kota Pekanbaru? 3) Bagaimana upaya perlindungan hak karyawan Notaris dengan menerapkan standar upah minimum di kota Pekanbaru ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris sosiologis. Penelitian ini dilakukan di beberapa kantor Notaris di kota Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah membuat kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja. Salah satunya adalah upah minimum Provinsi/kota Pekanbaru dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Bentuk hubungan hukum hak dan kewajiban karyawan notaris dalam hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan notaris di kota Pekanbaru masih ada hanya berbentuk perjanjian kerja secara lisan dan tidak di dahului dengan perjanjanjian kerja tertulis.3) Upaya perlindungan upah ada dalam UU Ketenagakerjaan yang secara terus terang menetapkan sesuai upah minimum untuk kesejahteraan pekerja, namun notaris belum bulat menetapkan upah sesuai dengan upah minimum di kota Pekanbaru masih ada yang menetapkan dibawah upah minimum. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) pengaturan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh pemberi kerja atau notaris sebaiknya tetap harus menaati sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau yang berlaku dengan memberikan upah yang layak. 2) Hubungan hukum antara notaris dan karyawan notaris lebih dipertegas lagi aturan hak-hak nya yang lebih akurat melalui perjanjian kerja tertulis dengan menjamin kepastian hukum didalamnya. 3) upaya dengan setidaknya itikad baik untuk memikirkan lagi terkait upah dengan kesejahteeraan karyawan notaris sehingga terjalinya hubungan kerja yang sangat baik. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan Notaris, Upah minimum

Actions (login required)

View Item