Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru

Dicky Andika, Dicky (2024) Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap Honorarium Notaris di Kota Pekanbaru. Masters thesis, universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TESIS DICKY ANDIKA fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dewan Kehormatan Daerah yang mewakili Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah sebagai badan yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap notaris-notaris di Indonesia tentu saja memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran dan menegakkan kode etik terhadap penyimpangan penetapan honorarium yang dilakukan oknum notaris jika perannya dilaksanakan maka penyimpangan dalam penetapan honorarium tentu dapat di minimalisir namun sering adanya pelanggaran terhadap honorarium ini. Menunjukkan masih adanya hal yang harus dibenahi oleh Dewan Kehormatan Daerah kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui Penetapan Tarif Yang Dilakukan Oleh Para Notaris di Kota Pekanbaru, kedua untuk mengetahui pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan penetapan honorarium ketiga untuk mengetahui Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan penetapan honorarium yang dilakukan oleh para Notaris di Kota Pekanbaru Pengurus Daerah Notaris Kota Pekanbaru mengadakan rapat anggota dan ditetapkan secara tertulis. Namun demikian dari hasil yang mereka sepakati masih ada saja oknum Notaris yang melanggar kesepakatan yang disepakati bersama. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium yang disepakati perkumpulan belum pernah ada pengaduan dan dilakukan pengawasan maupun pemeriksaan Pengawasan yang dilakukan hanya pengawasan yang bersifat represif, pengawasan yang bersifat preventif kurang dilakukan. Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyimpangan honorarium di Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penetapan honorarium yang disepakati oleh para Notaris. Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru tidak mempunyai daftar harga penetapan harga honorarium yang ditetapkan perkumpulan tersebut. Sedangkan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menetapkan harga honorarium dibawah harga yang ditetapkan perkumpulan. Sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Pengawas Daerah untuk mengawasi Notaris karena tidak memiliki daftar harga yang ditetapkan perkumpulan notaris di Kota Pekanbaru tersebut.

Actions (login required)

View Item