Akselerasi Reforma Agraria melalui Koordinasi Fungsi antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Debby, Marcho Wijaya (2019) Akselerasi Reforma Agraria melalui Koordinasi Fungsi antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text (Bab Pendahuluan) Bab Pendahuluan.pdf - Published Version Download (301kB) | Preview
Preview	Text (Bab Penutup) Bab Penutup.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) Skripsi Fix Watermark baru.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Diterbitkannya Permenko No. 73 Tahun 2017 Tentang Tim Reforma Agraria merupakan implikasi dari banyaknya kementerian yang terlibat dalam program reforma agraria. Kondisi ini linier dengan permasalahan kelembagaan yang terjadi, yaitu egosektoral diantara masing-masing kementerian yang terlibat. Indikasinya adalah stagnasi pencapaian serta tumpang-tindih regulasi yang mengatur perihal agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dijalankan setelah adanya Permenko No. 73 Tahun 2017, serta faktor lain yang menjadi penghambat dalam proses koordinasi dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini mendapati hasil bahwa, berdasarkan teori, koordinasi yang dilakukan masih belum efektif, seperti komunikasi yang dilakukan tidak intensif, previlage lembaga yang membuat adanya sekat pembatas dengan lembaga lainnya, serta konsep dan operasionalisasi program yang dijalankan jauh dari urgensi utama reforma agraria. Faktor lain yang mendukung permasalahan kelembagaan adalah soal transparansi data dan paradigma otonomi daerah yang mensyaratkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan kelembagaan, khususnya koordinasi yang harus dilakukan mengingat keterlibatan multi-lembaga dalam urusan agraria, karena bagaimanapun perihal koordinasi menjadi produsen salah satu penyebab stagnasi dalam pencapaian program reforma agraria. Kata Kunci: Koordinasi, Reforma Agraria, Permenko No. 73 Tahun 2017

Actions (login required)

View Item