PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK

Layarina, Utami (2024) PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan agar setiap aset Desa/Nagari yang berupa tanah wajib disertipikatkan atas nama pemerintah desa sebagai kepastian hukum. Kedudukan Nagari yang unik membuat pengorganisasiannya menjadikanya berbeda dari pemerintahan yang lain. Ditambah asal muasal Tanah Aset Pemerintahan Nagari yang kebanyakan berasal dari tanah Ulayat Nagari dan Ulayat Kaum menjadikan beragam jenis hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional saat ini masih belum bisa mengakomodasi hak atas tanah yang sesuai untuk tanah aset pemerintahan nagari. Penelitian ini menganalisis pertama bagaimana cara Pemerintahan Nagari dalam mendapatkan aset kususnya aset yang berupa tanah, kedua bagaimana proses pembuatan alas hak dari Tanah Pemerintahan Nagari dalam rangka pendaftaran tanah di kantor Badan Pernahan Nasional, dan yang ketiga bagaima proses pendaftaran Tanah Aset Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak atas tanah yang paling mendekati untuk tanah Pemerintahan Nagari adalah Hak Pakai atas tanah Negara. Pembuatan alas hak dari Tanah Aset Pemeritahan Nagari memiliki keragaman tergantung dari mana asal muasal tanah tersebut di peroleh. Kemudian pendaftaran tanah aset pemerintahan nagari sesuai ketekntuan PP nomor 24 Tahun 1997, dan PP nomor 18 Tahun 2021 jo Permen nomor 18 Tahun 2021. Kebanyakan Tanah Aset Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok tidak memilik alas hak yang cukup sehingga tidak bisa didaftarkan untuk penerbitan sertipikat. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Aset Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item