PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Ranti, Efrina (2024) PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan nasional yang mengganggu suatu negara, akan tetapi korupsi merupakan sebuah permasalahan global yang sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Mencegah dan memerangi dampak yang ditimbulkan oleh korupsi bukan hanya tugas suatu negara, melainkan juga merupakan kewajiban masyarakat internasional untuk bekerjasama mencegah dan memberantasnya. Tekad dunia internasional dan komitmen masyarakat internasional untuk memberantas korupsi ditandai dengan lahirnya United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) Tahun 2003 dengan memperkenalkan konsep pengembalian aset, UNCAC telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, akan tetapi konsep pengembalian aset tersebut sukar untuk dilakukan di Indonesia karena belum adanya harmonisasi antara UNCAC dengan Undang-Undang Tipikor Indonesia. Dalam penelitian ini mengangkat 3 permasalahan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003? 2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris? 3) Bagaimanakah prosedur pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Inggris?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik. Sedangkan di Inggris diatur dalam Bribery Act 2010, Proceeds of Criminal Act 2002, Serious Crime Act 2015 and Criminal Finance Act 2017. Prosedur pengembaliaan aset di Indonesia dilakukan melalui jalur pidana dan perdata sedangkan di Inggris dilakukan melalui jalur pidana, perdata, uang, pajak, dan surat kuasa sipil.

Actions (login required)

View Item