Formulasi Kebijakan dan Dinamikanya di Indonesia: Studi Kasus Penyusunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Fachira, T. Niken (2024) Formulasi Kebijakan dan Dinamikanya di Indonesia: Studi Kasus Penyusunan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (112kB)
	Text (Bab 1) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (60kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL TEXT - T NIKEN FACHIRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena penolakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat oleh Aliansi Mentawai Bersatu merupakan akibat dari tidak terakomodirnya kebudayaan masyarakat Kepulauan Mentawai dalam undang-undang tersebut. Padahal secara karakteristik budaya, suku Mentawai berbeda dengan suku Minangkabau. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemerintah bersama DPR memformulasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat sehingga menimbulkan penolakan dari Aliansi Mentawai Bersatu dan apakah proses dan tahapan pembuatan kebijakan publik tersebut dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses formulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 dan dinamika yang terjadi akibat dari undang-undang tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model elit Riant Nugroho. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak melibatkan seluruh seluruh pemangku kepentingan, tidak partisipatif, dan terkesan tergesa-gesa serta kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Adanya penyampingan terhadap masyarakat etnis Mentawai karena keberadaan mereka tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat juga dapat menyebabkan perpecahan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Akibatnya Aliansi Mentawai Bersatu mewacanakan melakukan pemisahan diri dengan Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk provinsi sendiri. Walaupun ini tidak terjadi, namun sejumlah tokoh masyarakat Mentawai mengajukan uji materil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Actions (login required)

View Item