PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP ANAK ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGANN SAKSIN DAN KORBAN ( LPSK)

Siti, fatimah (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP ANAK ANAK KORBAN KEKERASAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGANN SAKSIN DAN KORBAN ( LPSK). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (BAB AKHIR PENUTUP/KESIMPULAN) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Respository Staff Only) SKRIPSI SITI FATIMAH 2010111002.pdf - Published Version Download (749kB)

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dimana mempunyai ciri dan sifat khusus. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi problematika di tengah masyarakat, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bukan hanya kasus biasa akan tetapi ini menjadi kasus yang luar biasa, bagaimana dengan penanganan kasus yang melonjak setiap tahunnya, untuk itu saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan Anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual mulai dari beberapa tahapan-tahapan: 1. Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural 2. Layanan Perlindungan Fisik 3. Layanan Bantuan Medis 4. Layanan Bantuan Psikologis 5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial 6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi 7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi.

Actions (login required)

View Item