ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SURABAYA

Farid Sulaiman, Pulungan (2024) ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 94/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SURABAYA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (198kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan perekonomian di Indonesia berimplikasi pada munculnya berbagai tantangan, termasuk terkait masalah utang piutang antar perusahaan. Perkara utang piutang diatur oleh Pasal 1754 KUHPerdata, dimana dinyatakan bahwa dalam pinjam-meminjam, pihak yang meminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dalam jumlah dan keadaan yang sama seperti semula. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengatur penyelesaian utang piutang dengan tujuan melindungi kepentingan baik debitur dan kreditur. PKPU memberikan alternatif selain pailit, memungkinkan debitur untuk melunasi utangnya dan melanjutkan usaha secara adil dan efisien. Data menunjukkan peningkatan permohonan kepailitan dan PKPU terutama akibat pandemi covid-19. Meskipun demikian, pengadilan kadang menolak permohonan dengan alasan pembuktian yang kompleks. Permasalahan sejenis terjadi kepada PT Surya Bumimegah Sejahtera, dimana perusahaan tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) diajukan oleh Juliani Sutanto dan Budiman sebagai kreditur. Para pemohon merupakan pembeli unit apartemen perusahaan tersebut. Meskipun telah membayar lunas sesuai perjanjian, developer/pengembang gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan unit apartemen, mengakibatkan perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui PKPU. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah yang pertama, bagaimana dasar pertimbangan pemohon PKPU menjadikan PPJB sebagai dasar Permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby?. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penolakan PPJB sebagai dasar Permohonan PKPU pada putusan 94/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby? Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, yang pertama, Para Pemohon PKPU beranggapan dengan adanya pelunasan unit apartemen yang diikat oleh PPJB serta adanya keterlambatan penyerahan unit apartemen meneyebabkan fakta mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi. Kedua, hakim menilai syarat untuk dikabulkannya permohonan PKPU belum terpenuhi karena tidak tercukupinya salah satu syarat, yaitu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, untuk mengetahui alasan tidak atau belumnya ditindaklanjuti PPJB menjadi AJB oleh Termohon PKPU memerlukan pembuktian lebih lanjut yang harus diuji dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item