EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPR Ophir KC Ujung gading (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019)

Putra Pratama, Zulyanda (2024) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPR Ophir KC Ujung gading (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Absttak.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bank adalah sebuah tempat badan usaha yang berguna sebagai tempat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang sumbernya berasal dari masyarakat. Bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan penyalur dana masyarakat demi plaksanan pembangunan nasional dalam rangka meninggkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabiliatas nasional. Akan tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi sering disertai dengan gaya hidup yang tidak seimbang menyebabkan seseorang sering terjerumus ke dalam utang piutang. Dalam pemberian hutang kreditur harus menyertai dengan jaminan tambahan seperti jaminan fidusia. Namun tidak selaman pembayaran cicilan pada sewa pembiayaan berjalan lancar sesuai keinginan sebab adanya banyak faktor penghambat ketika kreditur ingin menagih hutang salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 dimana kesepakatan cidera janji antara Kreditur dengan Debitur dan Objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat eksekusi oleh pengadilan negeri atau dengan mekanisme yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI No.2/PUUXIX/2021 di bank BPR? (2)Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada BPR Ophir KC Ujung gadingpasca putusan Mahkamah Konstitusi RI No.18/PUU-XVII/2019? (3)Apa hambatan yang dialami oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada BPR Ophir KC Ujung gading? Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis empiris,. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan interview. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai celah hukum. Kerugian tersebut berdampak terhadap pengurangan hak kreditur yang kesulitan menagih barang jaminan fidusia di lapangan seperti debitur pindah alamat, dan adanya perlawanan yang dilakukan oleh debitur karena debitur tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut diambil kembali oleh kreditur ketika debitur wanprestasi. Saat melakukan eksekusi debitur yang tidak bertanggung jawab akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka diperlukannya penafsiran ulang agar tidak terjadi multitafsir oleh debitur dan pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 2/PUU-XIX/2021 khususnya mengenai Pasal terkait keadaan wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia. Kata Kunci : Eksekusi, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

Actions (login required)

View Item