KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG

Agusvia Rahmi, Yanti (2024) KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG. Masters thesis, Program Magister Kenotariatan.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Tesis Agusvia Rahmi Yanti Cover dan Abstrack.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab 1) Full Tesis Agusvia Rahmi Yanti Bab I.pdf - Published Version Download (637kB)
	Text (Bab Akhir) Full Tesis Agusvia Rahmi Yanti Bab Akhir.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Tesis Agusvia Rahmi Yanti Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (384kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Agusvia Rahmi Yanti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG Agusvia Rahmi Yanti, NIM: 2220122019, Pembimbing I: Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., Pembiming II: Dr. Anton Rosari, S.H., M.H. Legalisasi surat pengakuan utang atas jaminan utang debitur di Kota Padang oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Surat pengakuan utang yang sudah terdapat unsur wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum maka dapat di eksekusi dengan akta kuasa menjual. 1) Begaimana proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang? 2) Mengapa pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris? 3) Bagaimana kedudukan surat kuasa menjual yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang yaitu surat pengakuan utang harus dalam bentuk akta dibawah tangan dan dapat atas kesepakatan para pihak, kemudian surat pengakuan utang tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak dalam prinsip adanya kesepakatan/consensus, penandatanganan tersebut disahkan dihadapan notaris, yang isinya merupakan tanggungjawab dari kedua belah pihak. Dalam proses legalisasi surat pengakuan utang notaris hanya menyaksikan penandatanganan surat di bawah tangan tersebut pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pada saat legalisasi dan kemudian memberikan nomor legalisasi, setiap halaman dibubuhkan stempel/cap jabatan dan mencatatkannya kedalam buku reportorium surat dibawah tangan yang disahkan. Alasan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan dibawah tangan yaitu: Faktor dari masyarakat dan Faktor dari Notaris. Kedudukan surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadinya sengketa di Kota Padang yaitu, surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris dapat dijadikan bukti di pengadilan apabila terjadi perkara perdata, dan jaminan tambahan akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris batal demi hukum apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1813 KUH Perdata terkait berakhirnya pemberian kuasa. Namuan akta kuasa menjual kedudukannya sama dengan surat pengakuan utang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Kata Kunci : Surat Pengakuan Utang, Legalisasi, Notaris, Akta Kuasa Menjual

Actions (login required)

View Item