PERINTAH PENGADILAN (JUDICIAL ORDER) SEBAGAI PENGUATAN SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Mutiara, Miyonita (2024) PERINTAH PENGADILAN (JUDICIAL ORDER) SEBAGAI PENGUATAN SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (105kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (daftar pustaka) Text (Daftar Pustaka).pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercantum pada Pasal 24C ayat (3). Pengujian undang-undang yang paling sering diajukan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Hasil dari pengujian tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan setelah putusan tersebut dikeluarkan. Namun, pada kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang Pemilu mengalami berbagai permasalahan dalam eksekusinya yang disebut sebagai constitutional disobedience. Di negara lain seperti Jerman, Mahkamah Konstitusinya menggunakan konsep judicial order untuk mengatasi permasalahan tersebut. Judicial order adalah pesan penting bagi Legislatif di masa depan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui tindak lanjut yang konkrit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini Pertama, apakah urgensi penggunaan perintah pengadilan (judicial order) di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Pemilu? Kedua, bagaimanakah perbedaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung perintah pengadilan (judicial order) dalam pengujian Undang-Undang Pemilu? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu segera dilaksanakan. Untuk itu, judicial order yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan negara lain membuktikan fungsinya dalam memperkuat sifat final dan mengikat Putusannya. Perbedaan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung judicial order terlihat pada beberapa Putusan non-self execute, terdapat putusan yang dilaksanakan sepenuhnya, sebagian, tidak dilaksanakan dan juga dilaksanakan berbeda dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item